IPS

Pengertian Demokrasi Pancasila – Prinsip, Asas, Ciri-Ciri

Secara luas, demokrasi Pancasila dapat didefinisikan sebagai suatu paham yang berpedoman pada suatu pandangan hidup bangsa Indonesia. Terbentuknya suatu paham demokrasi Pancasila ini berdasarkan pada kepribadian masyarakat Indonesia itu sendiri. Sebuah pandangan hidup yang digunakan sebagai pedoman demokrasi Pancasila ini bisa Anda jumpai di Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu, demokrasi Pancasila pun dapat diartikan sebagai suatu paham demokrasi konstitusional yang berpedoman pada mekanisme kedaulatan rakyat di setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Dalam proses implementasinya, demokrasi Pancasila yang terikat dengan pedoman UUD 1945 harus sesuai dengan isi UUD 1945 tersebut.

Untuk lebih jelasnya, Anda bisa menyimak beberapa pengertian demokrasi pemerintah menurut para ahli di bawah ini!

Pengertian Demokrasi Pancasila

Dengan adanya suatu paham demokrasi Pancasila, maka muncullah banyak pendapat tentang pengertian demokrasi yang dikemukakan oleh para ahli. Inilah berbagai macam pengertian demokrasi Pancasila yang menurut pendapat para ahli, sebagai berikut:

  1. Profesor Dardji Darmo Diharjo berpendapat bahwa demokrasi Pancasila ialah suatu paham yang bersumber dari sebuah kepribadian dan pandangan hidup suatu bangsa yang diwujudkan dalam sebuah ketentuan-ketentuan di Pembukaan UUD 1945.
  2. Menurut Kansil demokrasi Pancasila ialah sebuah isi yang dikemukakan pada sila keempat dapat Pembukaan UUD 1945. Pengertian tersebut berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.
  3. Prof. Notonegoro mengatakan bahwa demokrasi Pancasila ialah “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan berada, yang mempersatukan bangsa Indonesia, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
  4. Menurut Ensiklopedia Indonesia bahwa demokrasi Pancasila ialah suatu pedoman Pancasila yang meliputi suatu bidang sosial, ekonomi, bidang politik dalam menyelesaikan suatu masalah nasional yang berusaha mencapai suatu mufakat bersama.

Dalam ilmu demokrasi Pancasila tentu Anda mengetahui bahwa ada beberapa prinsip yang mendasari demokrasi pancasila tersebut bukan. Untuk membuat Anda semakin paham, simaklah prinsip-prinsip demokrasi pancasila di bawah ini!

 

Prinsip Demokrasi Pancasila

1. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pelaksanaan sistem demokrasi Pancasila secara politik di Indonesia dilakukan dengan berpedoman pada sila pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dengan ini, Indonesia mengakui bahwa ada enam agama yang diyakini oleh bangsa Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan Kong Hu Cu.

2. Dilakukan Dengan Kecerdasan

Suatu kecerdasan atau intelegensi dipercaya sebagai suatu kemampuan yang dimiliki manusia dalam berpikir rasional dan memahami dunia dengan panduan sumber pendukung secara efektif.

Dalam hal ini, demokrasi Pancasila dilaksanakan dengan penentu kebijakan yang dilakukan secara teliti dan cerdas.

3. Berkedaulatan Rakyat

Prinsip demokrasi Pancasila yang satu ini menjelaskan bahwa kekuasan tertinggi dari sebuah negara ialah pada rakyat. Semua kebijakan harus mendapatkan persetujuan dari rakyat. Hal itu karena semua kebijakan yang perintah tetapkan ialah dari rakyat dan untuk rakyat.

4. Berdasarkan Rule of Law

Prinsip dari demokrasi Pancasila yang berdasarkan pada Rule of Law ini mencakup kebenaran hukum (legal truth). Kebenaran hukum ini ialah sebuah kekuasaan yang dimiliki suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus bisa memberikan perlindungan dan pendukung pengembangan kebenaran hukum.

5. Dilandaskan pada HAM

Pelaksanaan dari paham demokrasi Pancasila ini dilandaskan dengan HAM. Hal ini bertujuan untuk menghargai hak-hak manusia, meningkatkan harkat, martabat, dan derajat rakyat Indonesia.

Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila di atas digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam menentukan arah pelaksanaan demokrasi Pancasila di Negara Indonesia.

 

Asas Demokrasi Pancasila

Berikut ini ialah asas-asas yang dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan asas-asas demokrasi Pancasila, antara lain:

 

1. Asas Kemufakatan

Penggunaan asas kemufakatan ini bertujuan untuk dapat mengambil suatu keputusan yang sudah melalui proses musyawarah dan kesepakatan bersama.

Dalam kehidupan berdemokrasi, istilah sepakat sering disebut juga dengan mufakat. Maka, dengan demikian semua pelaksanaan demokrasi Pancasila berasaskan dengan kemufakatan.

2. Asas Kedaulatan Rakyat

Asas ini meyakini bahwa kekuasaan tertinggi dalam sebuah sistem pemerintahan demokrasi berada di tangan rakyat. Oleh sebab itu, pelaksanaan dari demokrasi Pancasila didasarkan dengan kehendak dan pertimbangan dari rakyat secara bersama-sama.

3. Asas Kekeluargaan

Dalam melaksanakan demokrasi Pancasila, setiap anggota harus dipandang sebagai saudara. Sehingga, saat menghadapi suatu perbedaan dalam proses pelaksanaan demokrasi Pancasila tersebut, setiap anggota dapat menyelesaikannya secara bijak secara kekeluargaan.

4. Asas Mayoritas

Dalam pengambilan suatu keputusan dalam sebuah pelaksanaan demokrasi Pancasila didasarkan pada suara terbanyak dari anggota. Hasil pengambilan suara terbanyak inilah yang disebut dengan kekuasaan mayoritas.

Dengan adanya kekuatan mayoritas inilah, sebuah keputusan dalam demokrasi Pancasila akan di tetapkan.

5. Asas Minoritas

Dalam demokrasi Pancasila, terdapat pula golongan atau anggota minoritas. Meskipun pengambilan keputusan pelaksanaan demokrasi bergantung pada suara terbanyak atau kekuatan mayoritas, namun kita tidak boleh mengesampingkan hak-hak dari golongan minoritas.

Hak dari kelompok minoritas pun harus tetap diperhatikan dan tidak diperbolehkan adanya suatu intervensi antar kelompok minoritas maupun mayoritas.

6. Asas Persamaan

Dalam demokrasi Pancasila, asas persamaan berlaku untuk mengakui bahwa semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama saat melakukan proses demokrasi. Tidak ada satu pun hal yang dapat membedakan atau membatasi setiap golongan individu.

Dengan demikian maka tidak diperkenankan adanya suatu perlakukan khusus terhadap suatu anggota atau kelompok dalam pelaksanaan demokrasi di Negara Indonesia.

7. Asas Toleransi

Dengan asas toleransi pada suatu demokrasi Pancasila ini akan membantu setiap anggota untuk mengutamakan rasa toleran terhadap setiap pandangan anggota atau kelompok demokrasi yang berbeda-beda.

Asas toleransi ini sangat membantu dalam meminimalisir adanya suatu konflik yang terjadi pada masyarakat karena kasus atau konflik tertentu.

8. Asas Kedaulatan

Pelaksanaan demokrasi Pancasila ini menggunakan asas kerakyatan. Asas ini memiliki arti bahwa semua proses pelaksanaan demokrasi yang dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dengan demikian, demokrasi Pancasila dilakukan untuk kepentingan rakyat Indonesia dan bukan hanya untuk kepentingan individu maupun kelompok tertentu.

Penggunaan asas kedaulatan ini bertujuan untuk mengurangi dampak ketimpangan sosial yang sering terjadi di lingkungan masyarakat.

 

Ciri-Ciri Demokrasi Pancasila

Inilah beberapa ciri khusus dan umum demokrasi yang patut Anda ketahui secara jelas, antara lain:

  1. Ciri-Ciri Khusus
  • Demokrasi Pancasila memiliki sifat kekeluargaan dan gotong royong yang berpedoman pada Ketuhanan Yang Maha Esa.
  • Demokrasi Pancasila harus menghormati Hak-Hak Asasi manusia dan membantu serta menjamin hak-hak dari kaum minoritas.
  • Demokrasi Pancasila berpegang teguh pada aturan sebuah hukum.
  • Pengambilan keputusan dapa demokrasi Pancasila didasarkan pada musyawarah dan mufakat.
  1. Ciri-Ciri Umum
  • Kedaulatan berada di tangan rakyat.
  • Mengutamakan kekeluargaan dan gotong royong
  • Menghargai Hak Asasi Manusia
  • Tidak menganut sistem mono partai
  • Pemilu dilaksanakan secara luber
  • Tidak membedakan kaum minoritas dan mayoritas
  • Mendahulukan kepentingan umum atau kepentingan rakyat
  • Adanya suatu keselarasan antara hak dan kewajiban

Penjelasan tentang pengertian demokrasi pancasila, prinsip, asas dan ciri di atas akan membantu Anda dalam mengetahui sistem pemerintahan di Indonesia.

Sumber:

loading...

Leave a Reply